DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Beragam studi yang pernah dilakukan mengenai Orde Baru, pada umumnya melahirkan beberapa label tentang politik Indonesia. Beberapa label tersebut mencakup antara lain; "state-qua-state" yang dipopulerkan Benedict Anderson, "bureaucratic poliity" oleh Karl D. Jackson, "bureaucratic pluralism" oleh Donald Emmerson, "bureaucratic authoritarianism" oleh Dwight King, dan "limited pluralism"-nya William Liddle (Maclntyre 1990). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, namun umumnya mereka sependapat bahwa aparat negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. Kajian ini ingin menelaah bagaimana dinamika sistem politik otoritarianisme yang telah dipraktikkan Orde Baru. Selain itu, kajian ini juga ingin menjawab pertanyaan penting mengapa pemerintahan Soeharto memilih jalan otoritarianisme sebagai sistem politiknya?. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah format sistem politik otoritarianisme Orde Baru. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil kajian ditemukan beberapa hal. Pertama, kekuasaan politik Orde Baru yang yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari lima sumber utama, yaitu; represi; kekuasaan material yang terkonsentrasi; wacana politik partikularistik; subordinasi bisnis terhadap negara; dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Kedua, dari aspek stabilitas, Indonesia di bawah Orde Baru dapat dikatakan stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial tidak terjadi, atau setidaknya jarang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas Indonesia di bawah Soeharto dapat dikategorikan ke dalam Sistem Otoritarianisme Terbuka. Ketiga, jalan otoritarianisme sengaja dipilih Soeharto dengan tujuan untuk mempermudah agenda-agenda pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan stabilitas politik yang terkendali melalui format sentralisme politik untuk mempermudah alat kontrol bagi penyelenggaraan kekuasaan.
Kata Kunci; Otoritarianisme; Orde Baru; Soeharto
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Alfian. (1990). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Anderson, Bennedict. (1983). "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective" , Journal of Asian Studies, Vol.XLII, No.3.
Bremmer. Ian (2013). The J Curve: Strategi Memahami Mengapa Bangsa-bangsa Berjaya dan Jatuh. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Crouch, Harold. (1986). Militer dan Politik di Indonesia, alih bahasa Th. Sumarthana, Jakarta: Sinar Harapan.
Crouch, Harold. (1995). “Masalah Dwi Fungsi ABRI”, dalam Syamsudin Haris dan Riza Sihbudi (ed), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Emmerson, Donald K. (1978). “The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength”, dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (ed), Political Power and Communications in Indonesia. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
Gaffar, Afan. (1999). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar, Afan. (2001). Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL UGM, 30 Juni 2001.
Hart, J. 't Hart, (1987). "Aspects of Criminal Justice", dalam Hans Thoolen, ed., Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of 'New Order' Government, London: Frances Pinter.
Jackson, Karl D. (1978). "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia" , dalam Karl D. Jackson and Lucian W Pye (eds.), Political Power and Communication in Indonesia. Berkeley: University of California Press.
King, Dwight Y. (1982). "Indonesia's New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make?", dalam Benedict Anderson and A. Kahin, (eds)., Interpreting Indonesian Politic: Thirteen Conributions to the Debate. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
Liddle, R. William. (1985). "suharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions", in PacificAffairs, 58, Spring.
Maclntyre, Andrew. (1990). Business and Politics in Indonesia, Sydney: Allen and Unwin.
Mansfield, Edward dan Snyder, Jack. (1995). “Democratization and The Danger of War,” International Security, Vol. 20, No. 1, Summer.
Mas’oed, Mochtar. (1989). Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta: LP3ES.
Pratikno. (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Propsek Demokratisasi. JSP. 2(2). November. https://doi.org/10.22146/jsp.11152, Diakses 30 November 2022
Robinson, Richard. (1988). Authoritarian states, capital-owning classes, and the politics of newly industrializing countries: The case of Indonesia, World Politics, 41(1), Oktober. https://doi.org/10.2307/2010479, Diakses 30 November 2022