BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK PETAHANA; KASUS PILKADA DI LEBONG DAN BANTEN

Abstract

Birokrasi di Indonesia masih kental dengan stigma negatif di masyarakat, utamanya terkait proses rumit dan panjang. Dari perspektif budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial, yakni rekrutmen pejabat dilakukan atas dasar kriteria pribadi, jabatan disalahgunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan keuntungan pribadi, para pejabat mengontrol fungsi politik dan administrasi, serta setiap tindakan mereka didasarkan pada hubungan pribadi dan politik. Potret Birokrasi tersebut berlaku di semua tingkat pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Terkait dengan politik, birokrasi di daerah memiliki kecenderungan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, utamanya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada cukup banyak contoh kasus politisasi birokrasi pada kontestasi politik di tingkat lokal, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana keterlibatan birokrasi dalam urusan politik dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesamaan antara kasus politisasi birokrasi di Lebong dan Banten, yakni birokrasi menjadi alat politik yang populer untuk dimanfaatkan petahana guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya di pemerintahan daerah. Pola hubungan yang terbangun bukan berdasarkan profesionalisme dan prestasi kerja, melainkan cenderung pada hubungan patrimonial atau hubungan personal. Semakin dekat birokrat pada kepala daerah, maka kesempatan untuk naik jabatan dan akumulasi kesejahteraan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin jauh hubungan birokrat dengan Kepala Daerah maka perjalanan karirnya di birokrasi akan berjalan biasa saja, lambat mengalami peningkatan, atau bahkan disingkirkan oleh Kepala Daerah.

Kata Kunci : Birokrasi, Politik, Pilkada