IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo, faktor-faktor penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Yalimo agar perannya dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dan pendekatan teori secara deduktif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari dalam BKPSDM dan SKPD lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan teori George C Edwards III, dari empat dimensi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi, terdapat faktor penghambat yaitu faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan fasilitas dan faktor politik. Berbagai upaya telah dilakukan BPKSDM Kabupaten Yalimo di antaranya melakukan perbaikan proses perencaanan anggaran dan fasilitas, membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif ke pihak penyelenggara, menyampaikan telaahan staf dan menyusun standar operasional prosedur agar ada transparansi dalam penetapan peserta Diklat PIM. Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo belum berjalan dengan optimal sehingga diperlukan penataan komunikasi, sumber daya, disposisi, pola kerja/struktur birokrasi, dan perbaikan perencanaan anggaran dengan data yang akurat. Selain itu, diperlukan adanya penambahan anggaran, fasilitas dan penataan proses seleksi peserta Diklat PIM secara transparan serta pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi ASN.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, pengembangan kompetensi SDM ASN, Diklat Kepemimpinan
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Abidin, Z. S. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
-----------. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Alwi, S. w. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik. Jatinangor Sumedang Jawa Barat: IPDN Press.
Creswell, J. W. (2007). QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN Choosing Among Five Approaches. The United States of America: Sage Publication Inc.
---------- (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Devito, J. (2002). Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: Profesional Books.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Edwards, G. III (1980). Impelementing Public Policy. Washington City: Congressional Quarterly Press.
Erwan Purwanto Agus, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Gering, S. (2012). Proccending Seminar prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia . Bandung: Lembaga Administrasi Negara.
J.A, D. (2002). Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: Profesional Books.
Kartawidjaja, D. H. (2011). Konsep dana Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jakarta: Madani Publishing.
Keputusan Kepala LAN nomor: 18,19 dan 20 Tahun 2015
Kumar, R. (2011). Reseaarch Methodology a step-by-step guide for beginners. Los Angeles: SAGE Publication Inc.
Labodo, M. (2015). Dinamika POlitik dan Pemerintahan Lokal . Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
Luankali, B. (2007). Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan . Jakarta: Percetakan AMELIA.
Maleong Lexy J. (2012) Metodologi Penelitian.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Matthew B. Miles, A. M. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Arizona State University: SAGE Publications, Inc.
Mulyana, D. (2012). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mustopadidjaya, A. (2002). Manajemen proses kebijakan publik. Formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
Muttalib dan Moch.Akbar, A. (2013). Teori Of Local Goverment (Teori Pemerintahan Daerah). Jakarta: MIPI.
Ndraha, T. (2002). Kybernologi(Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Noor Juliansah. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BKPPLA) Kabupaten Yalimo
Peraturan Bupati Yalimo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Purwanto, E. A. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Riyadi, e. (2010). Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administration bagi Pemerintah Daerah Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I. Jatinangor Jawa Barat.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajeen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT.Refika Aditama.
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan,Konsep,Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.(n.d.).
Sugyono. (2014). Metode Penelitian Kualitati Kuantitatif dan R d D. Bandung : Alfabeta.
Supryadi, Gering 2012, Wacana Kinerja, Kajian Praktik-Akademisi Kinerja Kebijakan dan Administrasi Pelayanan Publik, Pusat Kajian dan Pendidikan Latihan I, Lembaga Administrasi Negara ( LAN ). Jatinangor Jawa Barat.
Suradinata, E. (2016). Analisis Kepemimpinan Strategy Pengambilan Keputusan (ASOCA). Jatinangor: AI Qaprint.
Setyowati , Retno dan Muhammad Mathori, Riset Manajemen ( Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP)
Ulber dan Wirman Syafri, S. (2015). Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik. Jatinangor Sumedang Jawabarat: IPDN Press.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo
Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Venote. (2010, November 16 Februari 2020). Teori Implementasi Edwards III. Teori Implementasi Edwards III. Jakarta.
Wahab, S. A. (1997). Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
--------- (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadyah Press.
Widodo, j. (2007). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik-Teori dan Proses. Jakarat : Buku Kita .
-------------- (2011). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Meddia Pressindo.
Wirman Syafri, dan Israwan Setyoko. (2010). Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles: Sage Publication Inc.